JAKARTA - Desember 2025 menjadi bulan terakhir pemerintah menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat penerima manfaat. Bagi keluarga yang belum menerima dana bantuan, pengecekan dapat dilakukan secara online untuk memastikan status pencairan.
Memeriksa bansos PKH penting agar penerima dapat mengambil bantuan di Bank Himbara atau kantor pos terdekat. Proses ini juga menjadi bukti resmi pencairan yang memudahkan penerima mendapatkan haknya.
Cara Mengecek Pencairan Bansos PKH
Pengecekan dapat dilakukan melalui situs resmi Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id/. Penerima perlu menyiapkan data diri seperti NIK, nama lengkap, dan alamat sesuai KTP untuk proses validasi.
Selain itu, situs ini bisa digunakan untuk memeriksa pencairan bantuan orang lain yang masih termasuk anggota keluarga atau lingkungan penerima PKH. Proses ini memudahkan masyarakat tetap memperoleh informasi tanpa harus mendatangi kantor secara langsung.
Metode lain adalah menggunakan aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Setelah mendaftar dan login, penerima tinggal memasukkan data wilayah, nama, dan kode verifikasi untuk mengetahui status bansos.
Sistem ini menunjukkan secara real-time apakah dana bantuan sudah masuk ke rekening KPM atau belum. Langkah ini membuat proses pemantauan lebih cepat, akurat, dan transparan bagi masyarakat.
Jadwal dan Nominal Bansos PKH Tahap Akhir 2025
Bansos PKH disalurkan setiap tiga bulan dan tahun ini memasuki tahap keempat untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Penerima dapat mencairkan bantuan di awal, pertengahan, atau akhir bulan sesuai jadwal yang ditentukan pemerintah.
Jumlah dana yang diberikan bervariasi berdasarkan kategori penerima. Ibu hamil mendapatkan Rp750.000 per tahap, anak usia dini Rp750.000 per tahap, siswa SD Rp225.000 per tahap, siswa SMP Rp375.000 per tahap, dan siswa SMA Rp500.000 per tahap.
Kategori khusus juga mendapat alokasi dana berbeda. Penerima disabilitas berat mendapatkan Rp600.000 per tahap, lansia 60+ Rp600.000 per tahap, dan korban pelanggaran HAM berat menerima Rp2,7 juta per tahap.
Penerima disarankan rutin memeriksa status pencairan agar tidak melewatkan kesempatan mengambil dana bantuan. Hal ini juga mencegah kesalahan administrasi dan memastikan hak penerima tersalurkan tepat waktu.
Bansos PKH 2026 dan Informasi Kebijakan
Meskipun memasuki 2026, pemerintah memastikan program PKH akan tetap berlanjut. Target bantuan akan diberikan kepada 10 juta keluarga dengan nominal per tahap antara Rp225.000 hingga Rp1.000.000, menyesuaikan kebutuhan masing-masing kategori penerima.
Bansos lain yang akan terus disalurkan termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), penerima iuran JKN, serta bantuan beras bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah menegaskan isu perubahan kebijakan PKH di tahun 2026 adalah tidak benar.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program bantuan sosial akan tetap menjadi prioritas pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan keluarga rentan tetap mendapatkan dukungan finansial dan akses kebutuhan dasar yang memadai.
Masyarakat dapat mengakses informasi terkait PKH dan bansos lainnya melalui situs resmi Kemensos maupun aplikasi yang telah tersedia. Pemerintah terus meningkatkan layanan digital agar pencairan bantuan lebih cepat, aman, dan efisien.
Pemantauan online juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem digital, penerima dapat langsung mengetahui apakah bantuan sudah diterima tanpa harus menunggu pengumuman manual.
Selain itu, pengecekan daring membantu petugas lapangan mengurangi antrean dan meminimalkan risiko kesalahan penyaluran. Metode ini membuat program PKH lebih efektif dan dapat menjangkau seluruh penerima dengan lebih merata.
Penerima bansos disarankan selalu memperbarui data diri dan alamat di sistem Kemensos. Hal ini mempermudah proses validasi dan memastikan dana bantuan disalurkan tepat sasaran.
Dana PKH yang masuk ke rekening atau kantor pos bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan prioritas keluarga. Penerima dapat memanfaatkan dana untuk kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan pangan agar kesejahteraan keluarga meningkat.
Dengan mengetahui status pencairan secara berkala, penerima dapat merencanakan pemanfaatan dana dengan lebih baik. Hal ini sekaligus mendorong penggunaan bantuan secara efektif dan sesuai dengan tujuan program.
Selain PKH, pemerintah juga menekankan pentingnya pemanfaatan program lain yang bersinergi. BPNT, PIP, dan bantuan beras akan melengkapi dukungan sosial agar keluarga penerima mampu menghadapi tantangan ekonomi sehari-hari.
Masyarakat juga diimbau waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan pencairan bansos PKH. Pemerintah menegaskan bahwa pencairan bantuan tidak dipungut biaya dan semua prosedur resmi dapat diakses melalui kanal resmi Kemensos.
Dengan persiapan dan pengecekan yang rutin, penerima bantuan sosial dapat memastikan mereka memperoleh hak sepenuhnya. Program PKH dan bantuan terkait tetap menjadi andalan pemerintah dalam mendukung keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.