JAKARTA - Beredar surat di media sosial mengenai tunjangan profesi guru periode Januari dan Februari 2026 yang belum dibayarkan. Surat ini ditujukan kepada kepala kantor wilayah Kemenag Provinsi dan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah serta diterbitkan pada 25 Februari 2026.
Tunjangan profesi guru belum dicairkan khusus untuk guru dan kepala madrasah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025. Poin ketiga surat menyebutkan pembayaran ditunda sampai tersedia alokasi anggaran.
Penjelasan Kemenag Mengenai Alasan Penundaan
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno menjelaskan bahwa Anggaran Belanja Tambahan (ABT) perlu direview terlebih dahulu oleh Kementerian Keuangan. Proses ini dilakukan agar anggaran yang diajukan sesuai aturan dan kebutuhan belanja pegawai.
Secara prosedural, tunjangan guru tidak bisa diajukan saat PPG masih berlangsung. “Hanya menyangkut prosedural, jadi waktu itu masih proses pembelajaran PPG, secara aturan waktu belajar itu belum boleh dianggarkan,” kata Suyitno saat ditemui di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Februari 2026.
Proses Pengajuan Anggaran Setelah Kelulusan PPG
Setelah para guru lulus, Kemenag akan mengajukan anggaran tunjangan profesi guru sesuai kebutuhan. “Dalam proses itu kemudian di-review Irjen dan sekarang sedang berproses. Jadi memang begitu, PPG kan akhir tahun (2025), enggak mungkin kami ajukan anggaran di akhir tahun,” jelas Suyitno.
Pengajuan anggaran ini mengikuti tahapan prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Suyitno menekankan bahwa tidak ada masalah anggaran secara teknis, hanya menunggu proses administratif selesai.
Klaim Tidak Ada Kendala Teknis Pencairan
Suyitno menegaskan bahwa pencairan tunjangan profesi guru madrasah tidak mengalami kendala anggaran. “Enggak ada kendala, semua sesuai dengan tahapan prosedur. Karena prosedurnya begitu, jadi semua pengajuan direview dulu, jadi sesuai prosedurnya,” ujarnya.
Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan tunjangan guru tetap transparan dan sesuai aturan. Prosedur review menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran tersalurkan dengan tepat.
Harapan Kemenag kepada Guru Madrasah
Suyitno berharap guru madrasah yang tunjangannya belum cair dapat memahami mekanisme prosedural tersebut. “Setiap anggaran itu diajukan tahun sebelumnya, jadi itu yang harus dipahami, kita harus edukasi masyarakat. Jadi artinya sesuai aturannya memang begitu, PPG tahun sebelumnya, tunjangan tahun berikutnya,” jelasnya.
Pemahaman guru atas prosedur ini dinilai penting agar tidak muncul kekhawatiran terkait pembayaran tunjangan. Kemenag menegaskan bahwa seluruh proses akan berjalan sesuai aturan dan tunjangan tetap akan dibayarkan setelah tahapan administrasi selesai.
Pemerintah menegaskan bahwa tujuan penundaan ini bukan karena kekurangan anggaran. Langkah ini murni mengikuti prosedur administrasi agar setiap anggaran yang dikeluarkan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan mekanisme ini, Kemenag berharap pembayaran tunjangan guru madrasah dapat berlangsung lancar setelah tahapan review selesai. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara.
Guru dan kepala madrasah yang menunggu tunjangan diimbau bersabar. Kemenag berjanji akan menyelesaikan proses pengajuan anggaran sesuai jadwal yang berlaku, sehingga pembayaran dapat dilakukan tepat waktu.