JAKARTA - Tahun 2025 menutup perjalanan ekonomi Indonesia dengan inflasi tercatat sebesar 2,92%. 

Meskipun angka ini lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa laju inflasi masih berada dalam rentang sasaran nasional. 

Kedua institusi menekankan bahwa kebijakan intervensi harga dan pengaturan pasokan menjadi faktor utama yang menjaga stabilitas harga, terutama di sektor pangan.

Namun di sisi lain, tekanan terhadap komoditas pangan tetap terasa nyata. Inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food melonjak hingga 6,21% secara tahunan (year-on-year/yoy), terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga aneka cabai, beras, dan ikan segar. Faktor cuaca serta kendala distribusi turut mendorong lonjakan harga ini.

“Naiknya harga beberapa komoditas pangan menjadi penyebab utama inflasi Desember 2025. Gangguan cuaca dan kendala distribusi mendorong inflasi volatile food hingga mencapai 6,21% (yoy),” jelas Febrio Kacaribu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu.

Komponen Inflasi Lainnya Menunjukkan Tren Terkendali

Selain volatile food, inflasi inti Indonesia juga mengalami peningkatan, tercatat 2,38% yoy. Lonjakan ini terutama didorong oleh naiknya harga emas perhiasan yang menjadi indikator konsumsi masyarakat kelas menengah. 

Sementara itu, inflasi kelompok administered price atau harga yang diatur pemerintah meningkat 1,93%, seiring kenaikan harga bensin nonsubsidi dan tarif transportasi saat periode Natal dan Tahun Baru.

Meskipun beberapa komponen menunjukkan tekanan harga, Febrio menilai perekonomian nasional tetap kuat menghadapi berbagai guncangan. Stabilitas ini tercermin dari inflasi yang relatif terkendali, aktivitas manufaktur yang ekspansif, serta neraca dagang yang masih surplus. 

“Faktor-faktor tersebut menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di tahun 2026,” tambahnya.

Dengan demikian, pemerintah optimistis bahwa kombinasi kebijakan fiskal dan koordinasi antarinstansi mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Upaya ini juga memastikan keterjangkauan harga kebutuhan pokok tetap menjadi prioritas bagi masyarakat.

Sinergi BI dan Pemerintah Jaga Inflasi Tetap Stabil

Bank Indonesia menegaskan peranannya dalam menjaga inflasi agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5% ±1%. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan melalui sinergi erat antara BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

“Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5% ±1% pada 2026 dan 2027,” kata Ramdan Denny.

Menurutnya, konsistensi kebijakan moneter dan koordinasi pengendalian inflasi di semua level pemerintahan menjadi kunci utama. Hal ini tidak hanya mencakup pengaturan suku bunga, tetapi juga pengelolaan likuiditas, serta monitoring terhadap harga komoditas strategis. 

Dengan pendekatan terpadu ini, BI yakin inflasi dapat tetap stabil meski dihadapkan pada dinamika global dan tekanan domestik.

Tantangan Harga Pangan dan Prospek Ekonomi 2026

Meski inflasi secara keseluruhan tetap terkendali, kenaikan harga pangan menjadi tantangan nyata bagi daya beli masyarakat. Lonjakan volatile food hingga 6,21% menjadi pengingat bahwa intervensi harga dan distribusi harus terus ditingkatkan. 

Pemerintah juga mendorong keterlibatan pasar tradisional, distributor, dan produsen untuk menekan disparitas harga yang sering muncul di level konsumen.

Ke depan, penguatan sektor pangan, bersama dengan pengendalian inflasi inti dan administered price, menjadi faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Stabilitas harga yang terjaga diharapkan mendorong kepercayaan konsumen dan investor, sekaligus memperkuat daya saing nasional di tengah ketidakpastian global.

Febrio Kacaribu menekankan, langkah-langkah strategis ini adalah modal penting untuk memastikan ekonomi Indonesia tetap tangguh menghadapi tekanan eksternal sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat. 

Sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan kondisi ekonomi yang sehat, stabil, dan inklusif.

Dengan pola koordinasi seperti ini, masyarakat dapat tetap merencanakan konsumsi dan investasi secara lebih pasti, sementara pemerintah terus memantau harga pangan dan inflasi sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas makroekonomi.