JAKARTA - Bank Jakarta kembali menjadi sorotan setelah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan rencana permintaan dana tambahan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas perbankan daerah dalam menyalurkan kredit produktif, terutama ke UMKM dan sektor strategis lain. 

Permintaan ini muncul setelah Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 1 triliun sebelumnya telah terserap sepenuhnya. Menurut Pramono, dana tambahan yang diharapkan dapat ditempatkan di Bank Jakarta mencapai hingga Rp 20 triliun. 

Jumlah ini jauh lebih besar dari rencana awal sebesar Rp 10 triliun yang sempat dibicarakan bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, saat kunjungan ke Balai Kota Jakarta beberapa waktu lalu.

“Jadi sesuai pembicaraan pada saat Pak Menteri Keuangan ke Balai Kota waktu itu, rencananya Rp 10 triliun ya. Kemudian saya minta, kalau bisa sampai Rp 20 triliun. Sekarang yang Rp 1 triliun sudah habis. Kami menunggu, mudah-mudahan janjinya segera datang,” ungkap Pramono.

Penyerapan SAL sebelumnya

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus Haryoto Widodo, menjelaskan bahwa SAL sebelumnya sebesar Rp 1 triliun telah terserap penuh dalam waktu yang relatif singkat, yaitu satu minggu. 

Anggaran tersebut disalurkan terutama ke sektor produktif, khususnya UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Agus menegaskan bahwa seluruh penggunaan dana telah dilaporkan kepada Kementerian Keuangan, sesuai prosedur.

“Rp 1 triliun pada waktu itu habis dalam waktu satu minggu untuk sektor produktif, khususnya di UMKM dan itu juga sudah kita laporkan ke Kementerian Keuangan,” jelas Agus. 

Penyerapan cepat ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pembiayaan produktif masih tinggi, sekaligus membuktikan kapasitas Bank Jakarta dalam menyalurkan dana publik dengan efisien.

Potensi alokasi dana tambahan

Permintaan dana tambahan hingga Rp 20 triliun dimaksudkan untuk memperluas kemampuan Bank Jakarta menyalurkan kredit. Pramono menyebut bahwa dana tambahan ini akan mendukung program pemerintah daerah, khususnya untuk mendorong kegiatan ekonomi di level akar rumput. 

Dengan kapasitas dana yang lebih besar, diharapkan lebih banyak UMKM dan sektor produktif lain dapat memperoleh akses permodalan yang cepat dan tepat sasaran.

Agus menambahkan, Bank Jakarta siap menerima penempatan SAL tambahan dari Kemenkeu dan menegaskan komitmen untuk membantu pemerintah menyalurkan kredit.

 “Pada dasarnya kami terbuka dan siap untuk membantu pemerintah dalam hal ini. Kita menunggu saja,” pungkasnya. 

Hal ini menegaskan posisi Bank Jakarta sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membiayai sektor ekonomi produktif.

Dampak terhadap UMKM dan ekonomi lokal

Alokasi dana tambahan di Bank Jakarta berpotensi memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di DKI Jakarta. 

Dengan ketersediaan dana lebih besar, proses pembiayaan dapat lebih cepat, biaya administrasi tetap rendah, dan akses kredit menjadi lebih merata. 

UMKM yang sebelumnya kesulitan memperoleh modal kini memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha, menambah lapangan pekerjaan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan daerah juga dapat meningkat seiring dengan transparansi dan laporan pertanggungjawaban yang telah dilakukan Bank Jakarta. 

Pengalaman sukses penyerapan SAL sebelumnya menjadi bukti bahwa bank ini mampu mengelola dana pemerintah dengan cepat, tepat, dan produktif, sehingga seluruh stakeholders, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, mendapat manfaat optimal.

Dengan langkah ini, Gubernur DKI Jakarta dan Bank Jakarta menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. 

Penyaluran dana tambahan diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Bank Jakarta sebagai bank daerah yang kredibel, tetapi juga membantu UMKM dan sektor produktif lainnya untuk terus berkembang.