JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan percepatan pendataan korban bencana di Sumatera menjadi prioritas utama. Tujuannya adalah memastikan bantuan rumah dan pembiayaan hidup sampai tepat waktu kepada penyintas.
Percepatan Pendataan untuk Efisiensi Bantuan
Tito menjelaskan ada sejumlah hal teknis yang perlu diselesaikan agar proses bantuan lebih cepat. Untuk itu, semua pihak terkait diminta duduk bersama dan menyelaraskan data agar percepatan segera terlaksana.
"Ada beberapa hal yang agak teknis yang ingin kita selesaikan. Oleh karena itu memang perlu duduk bersama," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 23 Februari 2026.
Rapat ini digelar usai evaluasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tito menekankan, kecepatan pendataan sangat penting agar penyaluran bantuan tidak terhambat.
Skema Bantuan Rehabilitasi Rumah dan Hidup
Bantuan perbaikan rumah dibagi tiga kategori: rusak ringan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta. Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui BNPB setiap minggu untuk menjangkau seluruh penyintas.
Selain itu, pemerintah menyiapkan bantuan pembiayaan hidup berupa stimulus ekonomi Rp5 juta dan bantuan perabot rumah tangga senilai Rp3 juta. Terdapat pula bantuan jaminan hidup Rp15.000 per hari untuk membantu kebutuhan dasar penyintas pascabencana.
Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan BPS
Tito berharap bantuan ini dapat segera diterima sehingga warga tidak terbebani menghadapi Ramadan. Untuk mempercepat validasi data, pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) diminta bekerja sama secara intensif.
Langkah ini ditujukan agar seluruh bantuan bisa tepat sasaran dan memudahkan proses pemulihan. Validasi yang cepat memastikan kehidupan penyintas bisa pulih lebih cepat dan mereka dapat kembali beraktivitas normal.
Kolaborasi Lintas Kementerian dan Lembaga
Rapat percepatan rehabilitasi dihadiri Menko PMK Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah. Kehadiran lintas kementerian ini menunjukkan sinergi untuk percepatan bantuan.
Dengan koordinasi menyeluruh, setiap aspek mulai dari perbaikan rumah, bantuan ekonomi, hingga distribusi perabotan bisa berjalan bersamaan. Hal ini juga meminimalkan tumpang tindih data dan memaksimalkan kecepatan distribusi bantuan ke lokasi terdampak.
Dampak Positif Percepatan Bantuan
Target percepatan pendataan dan distribusi bantuan diharapkan dapat mengurangi penderitaan penyintas. Warga dapat menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk beribadah selama Ramadan, tanpa terbebani kebutuhan mendesak akibat bencana.
Selain itu, program bantuan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan masyarakat pascabencana. Intervensi ini tidak hanya membantu pemulihan jangka pendek tetapi juga mendukung stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.
Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan distribusi bantuan bergantung pada kecepatan validasi data dan koordinasi lintas instansi. Dengan langkah ini, seluruh bantuan rumah dan pembiayaan hidup diharapkan tersalurkan sebelum Ramadan sehingga dampak bencana dapat diminimalkan.
Percepatan pendataan menjadi tonggak penting dalam memastikan setiap korban menerima bantuan sesuai kebutuhan. Upaya ini juga memperlihatkan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dan mendukung pemulihan secara menyeluruh di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
