JAKARTA - Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh layanan kesehatan tanpa membayar iuran bulanan. Melalui skema ini, pemerintah menanggung seluruh iuran, sehingga peserta tetap bisa mengakses fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Pada 2026, ketentuan PBI-JK masih mengacu pada data kesejahteraan sosial yang sudah diverifikasi pemerintah. Penting bagi masyarakat untuk memahami syarat, cara mendaftar, serta langkah mengecek status kepesertaan agar bisa memperoleh BPJS Kesehatan gratis secara resmi.
Apa Itu PBI-JK dan Fungsinya
PBI-JK adalah program bantuan iuran BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan pemerintah bagi masyarakat miskin dan rentan. Peserta program ini tidak perlu membayar iuran bulanan, tetapi tetap mendapatkan perlindungan kesehatan seperti peserta lainnya.
Program ini bertujuan untuk menjamin akses layanan kesehatan secara merata. Selain itu, PBI-JK memberikan perlindungan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sekaligus mengurangi beban biaya pengobatan.
Peserta PBI-JK otomatis terdaftar sebagai peserta kelas 3. Manfaatnya mencakup pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), rujukan ke rumah sakit jika diperlukan, biaya pemeriksaan, obat, tindakan medis, hingga rawat inap sesuai aturan kelas 3.
Perbedaan PBI-JK dan Peserta Mandiri (PBPU)
Peserta PBI-JK iurannya ditanggung pemerintah, sedangkan peserta mandiri harus membayar sendiri setiap bulan. Peserta mandiri bisa memilih kelas 1, 2, atau 3, sedangkan PBI-JK hanya mendapatkan kelas 3.
Pendaftaran PBI-JK dilakukan melalui data DTKS Kemensos, sementara peserta mandiri mendaftar langsung lewat aplikasi atau kantor BPJS. Status kepesertaan PBI-JK dievaluasi berkala oleh Kemensos, sedangkan peserta mandiri aktif selama iuran dibayar.
Meski peserta mandiri lebih fleksibel, PBI-JK dikhususkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Program ini memastikan masyarakat miskin tetap memiliki perlindungan kesehatan tanpa terbebani biaya bulanan.
Syarat Menjadi Penerima PBI-JK
Penerima PBI-JK harus terdaftar dalam DTSEN, data tunggal sosial dan ekonomi yang dimiliki Kementerian Sosial. Peserta juga harus memiliki NIK yang valid dan sinkron dengan data Dukcapil.
Selain itu, peserta harus termasuk fakir miskin atau rentan melalui verifikasi desa atau kelurahan. Mereka juga tidak boleh memiliki penghasilan tetap, jika ada penghasilan, status bisa dievaluasi ulang.
Jika memenuhi syarat namun belum terdaftar, pengajuan dapat dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan untuk diusulkan masuk DTSEN. Langkah ini penting agar bantuan bisa diterima secara resmi dan tepat sasaran.
Cara Cek Status Kepesertaan PBI-JK
Status kepesertaan PBI-JK bisa berubah sewaktu-waktu, sehingga pengecekan rutin diperlukan. Salah satu cara adalah menggunakan aplikasi Mobile JKN resmi BPJS Kesehatan.
Login dengan NIK atau nomor kartu dan cek pada menu “Profil” untuk melihat status aktif atau tidak. Selain itu, peserta bisa menggunakan chatbot WhatsApp CHIKA untuk menanyakan status dengan memasukkan NIK atau nomor kartu.
Disarankan mengecek minimal sebulan sekali agar tidak terkendala saat membutuhkan layanan kesehatan. Pengecekan rutin membantu memastikan layanan BPJS gratis tetap dapat diakses.
Mengapa Kartu PBI-JK Bisa Tidak Aktif
Status PBI-JK bisa dinonaktifkan karena evaluasi berkala Kemensos. Jika peserta dianggap tidak lagi memenuhi kriteria, iuran pemerintah bisa dihentikan.
Masalah sinkronisasi data antara DTKS dan Dukcapil juga bisa menyebabkan kartu tidak aktif. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi seperti memiliki penghasilan tetap dapat membuat bantuan dihentikan.
PBI-JK adalah solusi penting bagi masyarakat kurang mampu agar tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa membayar iuran bulanan. Rutin mengecek kepesertaan dan memastikan data kependudukan valid sangat penting agar bantuan tetap berjalan lancar.
Jika kartu dinonaktifkan, peserta bisa memperbarui data melalui desa/kelurahan atau dinas sosial setempat untuk verifikasi ulang. Langkah ini memastikan layanan kesehatan tetap bisa dinikmati tanpa hambatan.