JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan rehabilitasi pascabencana di 52 kabupaten/kota di Sumatera memerlukan waktu panjang hingga tahunan. Hal itu disampaikan usai berdiskusi dengan komunitas pemuda ekonomi kreatif di Onyx, Kota Serang, Banten, Sabtu, 21 Februari 2026.
AHY menjelaskan bahwa tidak semua kabupaten/kota telah pulih sepenuhnya seperti sediakala. Infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih, rumah sakit, sekolah, dan rumah ibadah, masih menjadi fokus pemulihan pemerintah.
Pendekatan Bertahap dengan Huntara dan Alat Berat
Pemerintah menjalankan proses rehabilitasi secara bertahap dengan mengerahkan alat berat, personel, dan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak. AHY menekankan bahwa pemulihan sebesar bencana Sumatera tidak bisa selesai hanya dalam hitungan bulan.
Menurut AHY, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dibentuk untuk bekerja sampai benar-benar tuntas. Dua hingga tiga tahun diperlukan agar seluruh proses pembangunan dan penanganan dampak bencana selesai secara maksimal.
Penataan Ruang dan Relokasi Warga
AHY menyoroti bahwa pemulihan bukan hanya membangun kembali rumah yang rusak. Penataan ruang juga penting untuk menghindari pembangunan di lokasi rawan bencana di masa depan.
Relokasi warga menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko. Proses ini membutuhkan mekanisme yang kredibel serta waktu yang cukup agar implementasinya efektif dan aman.
Konektivitas Antarwilayah dan Kolaborasi Lintas Sektor
Konektivitas antarwilayah juga menjadi perhatian utama dalam pemulihan pascabencana. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, hingga filantropis ikut terlibat untuk mempercepat penanganan di lapangan.
AHY menegaskan pentingnya membangun hunian sementara agar warga tidak lagi mengungsi. Pekerjaan ini menjadi prioritas agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal di tengah proses rehabilitasi.
Fokus Perumahan Rakyat dan Penanganan Rumah Rusak Berat
Perumahan rakyat menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah pascabencana. Banyak rumah hancur, rusak berat, atau bahkan hilang, sehingga pembangunan huntara menjadi solusi sementara bagi masyarakat.
AHY berharap pembangunan hunian sementara dapat mengurangi jumlah warga yang masih mengungsi. Hal ini sekaligus memberi rasa aman dan memungkinkan masyarakat memulai aktivitas ekonomi kembali.
Dukungan Ekonomi Kreatif untuk Pemulihan Sosial
Dalam kesempatan yang sama, AHY berdialog dengan pelaku ekonomi kreatif melalui Forum Ekraf Banten. Pemerintah mendorong hadirnya ruang kreatif di berbagai kota sebagai pusat inovasi lintas generasi.
AHY menekankan pentingnya Creative Hub untuk menjadi jembatan kreativitas generasi muda. Kehadiran pusat ini diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi kreatif pascabencana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peninjauan Usulan Transmigrasi Lokal
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyampaikan pihaknya tengah meninjau usulan transmigrasi lokal di Banten Selatan. Usulan ini datang dari Bupati Pandeglang sebagai bagian dari perencanaan pemukiman baru bagi masyarakat terdampak.
Iftitah menjelaskan bahwa penyusunan kawasan transmigrasi harus melalui studi kelayakan. Jika hasil studi baik, pengembangan kawasan transmigrasi dapat dilakukan untuk mendukung pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.
Tahap-Tahap Pemulihan yang Berkelanjutan
AHY menegaskan bahwa setiap tahapan rehabilitasi dilakukan secara bertahap dan terukur. Fokus utamanya adalah memastikan pembangunan hunian sementara, perbaikan infrastruktur, dan penataan ruang berjalan secara berkesinambungan.
Pendekatan bertahap ini juga mempertimbangkan faktor cuaca, aksesibilitas lokasi, dan kondisi masyarakat terdampak. Langkah ini penting agar hasil pembangunan dapat bertahan lama dan memberikan manfaat optimal.
Kolaborasi Pemerintah, TNI-Polri, dan Relawan di Lapangan
Percepatan rehabilitasi sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, TNI-Polri, relawan, dan filantropis bekerja bersama untuk memastikan material, alat, dan tenaga tersedia di lokasi terdampak.
Sinergi ini menjadi kunci agar proses pembangunan dan pemulihan dapat selesai tepat waktu. Masyarakat pun merasa didukung secara menyeluruh selama masa pemulihan pascabencana.
Harapan untuk Warga dan Pembangunan Jangka Panjang
Pemulihan ini diharapkan memberi rasa aman bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, penataan ulang wilayah rawan bencana bertujuan mencegah kerugian serupa di masa depan.
AHY menekankan bahwa rehabilitasi bukan sekadar membangun fisik, tetapi juga menyiapkan masyarakat agar lebih resilient. Dengan pendekatan ini, Sumatera dapat pulih lebih cepat dan berkelanjutan pascabencana besar.
Prioritas Infrastruktur Dasar dan Fasilitas Publik
Jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah menjadi prioritas utama dalam pemulihan. Ketersediaan fasilitas dasar ini penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan layanan publik yang lancar.
Dengan fokus pada infrastruktur dasar, pemerintah memastikan masyarakat tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini juga mempercepat pemulihan ekonomi lokal pascabencana.
Pemulihan Butuh Waktu dan Sinergi Maksimal
AHY menekankan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan waktu tahunan. Kesuksesan program bergantung pada sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, relawan, filantropis, dan masyarakat terdampak.
Dengan kerja bersama, pembangunan hunian sementara dan perbaikan infrastruktur dapat berjalan efektif. Langkah ini menjadi fondasi bagi Sumatera agar pulih sepenuhnya dan lebih siap menghadapi potensi bencana di masa depan.