JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) secara resmi menyuarakan urgensi reformasi sistem logistik nasional sebagai langkah antisipatif menghadapi lonjakan permintaan kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadhan 2026.
Dalam pandangan ALFI, fluktuasi harga pangan yang sering terjadi setiap tahun bukan semata-mata disebabkan oleh masalah produksi di tingkat petani, melainkan akibat tingginya biaya distribusi dan rantai pasok yang masih tidak efisien.
Dengan melakukan pembenahan pada struktur logistik dari hulu ke hilir, ALFI yakin bahwa stabilitas harga pangan dapat lebih terjaga, sehingga daya beli masyarakat tetap terlindungi di tengah momentum hari besar keagamaan.
Digitalisasi Dan Integrasi Simpul Logistik Sebagai Kunci Efisiensi
Salah satu poin utama dalam reformasi yang didorong oleh ALFI adalah percepatan digitalisasi di seluruh simpul logistik nasional. Di tahun 2026 ini, transparansi data mengenai ketersediaan armada, jadwal keberangkatan kapal, hingga status muatan menjadi sangat krusial.
Dengan integrasi sistem digital yang mumpuni, para pelaku usaha dapat melakukan perencanaan pengiriman secara lebih presisi, sehingga risiko keterlambatan pasokan pangan ke pasar-pasar induk dapat diminimalisir secara signifikan.
ALFI menekankan bahwa penggunaan teknologi National Logistics Ecosystem (NLE) harus dioptimalkan untuk memangkas birokrasi dan biaya tersembunyi yang sering kali muncul di pelabuhan maupun pergudangan.
Efisiensi biaya logistik yang berhasil ditekan melalui sistem digital ini diharapkan dapat memberikan dampak domino terhadap harga jual akhir di tingkat konsumen. Tanpa adanya reformasi digital, biaya distribusi akan tetap menjadi beban berat yang memicu inflasi pangan musiman setiap kali memasuki bulan puasa.
Optimalisasi Infrastruktur Dan Strategi Distribusi Antarpulau
Tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menuntut strategi distribusi yang luar biasa, terutama untuk komoditas pangan segar yang memiliki masa simpan terbatas. ALFI mendorong penguatan infrastruktur pendukung seperti cold chain logistics (logistik rantai dingin) di titik-titik pelabuhan strategis.
Keberadaan gudang pendingin yang memadai akan memastikan kualitas bahan pangan seperti daging, sayuran, dan buah-buahan tetap terjaga selama masa tunggu distribusi, sehingga mengurangi potensi kerugian akibat barang rusak (waste).
Selain infrastruktur fisik, ALFI juga mengusulkan adanya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kelancaran arus barang di jalur-jalur logistik utama.
Sinkronisasi kebijakan antara otoritas perhubungan, pelabuhan, dan kepolisian sangat diperlukan guna memastikan truk pengangkut logistik pangan mendapatkan prioritas akses selama masa puncak arus mudik dan balik.
Kelancaran mobilitas armada logistik di jalur darat maupun laut menjadi jaminan bahwa stok pangan tetap tersedia secara merata di seluruh pelosok tanah air, mulai dari kota besar hingga wilayah terpencil.
Sinergi Pemangku Kepentingan Dalam Memangkas Rantai Pasok Yang Panjang
Reformasi logistik tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan distributor pangan. ALFI berkomitmen untuk menjadi jembatan dalam memotong rantai pasok yang terlalu panjang dan berbelit-belit.
Dengan sistem distribusi yang lebih ringkas, harga pangan di tingkat pasar tidak akan terbebani oleh banyaknya tangan perantara yang masing-masing mengambil margin keuntungan yang tinggi.
Pemerintah juga diharapkan memberikan insentif atau kemudahan regulasi bagi perusahaan logistik yang fokus pada pengiriman bahan pokok selama periode Ramadhan dan Lebaran 2026. ALFI percaya bahwa dengan keberpihakan kebijakan pada sektor logistik pangan, stabilitas ekonomi nasional akan lebih terjaga dari guncangan inflasi musiman.
Langkah reformasi ini dipandang bukan sekadar solusi jangka pendek untuk Ramadhan tahun ini, melainkan fondasi penting bagi ketahanan pangan Indonesia di masa depan.