JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah gencar mempercepat rehabilitasi 38 muara sungai terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil untuk memastikan aliran sungai kembali lancar dan risiko banjir berkurang di kawasan hilir.
Pendekatan Teknis Muara Sungai
Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa setiap muara memiliki karakteristik berbeda dari sisi morfologi, sedimentasi, dan pengaruh pasang surut. Penanganan tidak dapat disamaratakan dan memerlukan analisis teknis cermat untuk menyesuaikan intervensi di setiap lokasi.
Sebagian besar muara besar yang terdampak memerlukan pengerukan menggunakan kapal keruk (dredger). Hal ini penting untuk mengatasi pendangkalan akibat sedimentasi pasca bencana dan menjaga aliran air tetap lancar.
Distribusi dan Progres Penanganan
Tercatat 25 muara berada di bawah kewenangan nasional dan 13 muara di bawah kewenangan provinsi. Kementerian PU bekerja secara terintegrasi bersama pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan di semua lokasi terdampak.
Hingga 16 Februari 2026, rata-rata progres penanganan mencapai 35,5 persen. Muara nasional menunjukkan progres 40 persen, sedangkan muara provinsi tercatat 31 persen, dengan target penyelesaian Oktober 2027.
Koordinasi dan Strategi Lapangan
Penanganan muara dilakukan terkoordinasi dengan Satgas Kuala yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan. Strategi ini bertujuan mempercepat pendalaman dan normalisasi alur muara di wilayah terdampak bencana.
Intervensi dilakukan secara bertahap melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur pertahanan. Hal ini memastikan efektivitas tindakan teknis di tiap lokasi sehingga hasilnya optimal dan berkelanjutan.
Teknis Pengerukan dan Normalisasi
Pengerukan sedimentasi dan pendalaman alur muara dilakukan menggunakan ekskavator standar long arm, ekskavator amfibi, alat berat berbasis ponton, maupun kapal keruk (dredger). Metode ini disesuaikan dengan kondisi lapangan agar setiap muara dapat ditangani secara efektif.
Selain itu, dilakukan normalisasi alur sungai dan penguatan tebing. Pembangunan infrastruktur pengendali sedimen seperti sabo dan struktur pengaman muara juga menjadi fokus, khususnya di muara-muara kunci yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Manfaat dan Mitigasi Bencana
Percepatan penanganan muara tidak hanya mengembalikan fungsi sungai, tetapi juga melindungi masyarakat dari risiko banjir dan sedimentasi lanjutan. Infrastruktur yang diperkuat diharapkan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
Kementerian PU menegaskan bahwa upaya ini merupakan strategi mitigasi bencana berbasis infrastruktur. Intervensi difokuskan pada muara yang memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi pesisir dan hilir sungai, sehingga dampak bencana dapat diminimalkan.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan aliran sungai. Dengan koordinasi lintas instansi, proses rehabilitasi muara dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Pendekatan terintegrasi ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya air pasca bencana. Prioritas diberikan pada muara yang kritis untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Dengan progres saat ini yang terus meningkat, masyarakat di kawasan terdampak diharapkan dapat menikmati perlindungan lebih baik. Program ini sekaligus mendukung pemulihan ekosistem sungai dan keberlanjutan aktivitas ekonomi di hilir.
Peningkatan ketahanan infrastruktur sungai menjadi tonggak penting dalam mitigasi risiko bencana jangka panjang. Kementerian PU berkomitmen menyelesaikan seluruh muara terdampak sesuai target pada Oktober 2027 untuk memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.