JAKARTA - Produksi jagung nasional menunjukkan tren positif sepanjang 2025, menciptakan peluang bagi Indonesia untuk mencapai swasembada pangan pada 2026. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi jagung pipilan kering (JPK) dengan kadar air 14% mencapai 16,11 juta ton, sementara konsumsi berada di kisaran 15,64 juta ton. 

Hasilnya, tercipta surplus sekitar 0,47 juta ton yang menjadi indikasi kesiapan pasokan dalam negeri menghadapi kebutuhan nasional.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa surplus ini tidak hanya mencerminkan produksi yang tinggi, tetapi juga pengelolaan pasokan yang terjaga.

 Stok akhir tahun yang solid menjadi fondasi penting bagi ketahanan pangan nasional, sekaligus menjadi pijakan kebijakan jagung pemerintah pada 2026.

Berdasarkan proyeksi Neraca Pangan Nasional yang disusun Bapanas bersama kementerian dan lembaga terkait, stok carry over dari 2025 ke 2026 diperkirakan mencapai 4,5 juta ton. 

Jumlah ini cukup untuk memenuhi hampir tiga bulan kebutuhan nasional, dengan konsumsi bulanan sekitar 1,4 juta ton. Dengan stok dan produksi yang stabil, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara swasembada jagung.

Produksi Dalam Negeri Menjadi Tulang Punggung Pasokan

Ketut Astawa menekankan bahwa produksi petani dalam negeri menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan jagung, khususnya untuk pakan ternak. 

“Dengan kondisi stok dan produksi seperti ini, pemerintah sepakat tidak perlu melakukan impor jagung pada 2026, baik untuk pakan, benih, maupun konsumsi rumah tangga,” ujarnya.

Proyeksi produksi nasional sepanjang 2026 diperkirakan mencapai 18 juta ton, cukup untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan domestik. 

Kestabilan ini menjadi modal bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan jagung yang mendukung kemandirian pangan, sekaligus memastikan harga tetap terkendali dan pasokan tidak terganggu.

Selain itu, pengelolaan stok yang efektif memastikan jagung hasil panen petani terserap dengan baik, sehingga tidak menumpuk di lapangan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kelancaran distribusi ke seluruh daerah.

Peluang Ekspor dan Pemanfaatan Produksi

Selain memenuhi kebutuhan domestik, surplus produksi membuka peluang ekspor. Pada 2026, ekspor jagung diproyeksikan mencapai sekitar 52,9 ribu ton. 

Pemerintah menekankan bahwa ekspor dilakukan tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan dalam negeri, sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas jagung nasional.

Ketut menegaskan pentingnya memastikan hasil panen terserap dengan baik: “Ini menunjukkan kerja keras petani kita membuahkan hasil. Produksi jagung nasional semakin solid, dan pemerintah akan terus memastikan hasil panen terserap dengan baik.”

Prinsip keberpihakan kepada petani juga ditegaskan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Amran Sulaiman. 

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami memastikan petani jagung tidak dirugikan. Produksi dalam negeri harus jadi andalan, dan hasil kerja petani harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Kebijakan Harga dan Stabilisasi Pasokan

Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung sebagai langkah untuk melindungi petani sekaligus menjaga stabilitas pasar. 

Berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 216 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025, HPP jagung pipilan kering di tingkat petani ditetapkan Rp5.500 per kilogram untuk kadar air 18–20%, sedangkan HPP di gudang Bulog Rp6.400 per kilogram untuk kadar air maksimal 14% dan aflatoksin maksimal 50 ppb.

Selain itu, realisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung hingga 15 November 2025 telah mencapai 51,2 ribu ton. Distribusi ini menyasar 3.578 peternak ayam ras petelur di 17 provinsi, memastikan pasokan pakan tetap stabil dan harga tidak bergejolak.

Dengan proyeksi produksi dan pengelolaan stok yang kuat, pemerintah yakin Indonesia dapat menjaga swasembada jagung sepanjang 2026. 

Kestabilan pasokan ini menjadi fondasi penting bagi ketahanan pangan, mendukung sektor peternakan, serta membuka peluang ekspor yang menguntungkan tanpa mengorbankan kebutuhan domestik.