JAKARTA - Pembicaraan tentang energi kerap berhenti pada angka target dan kecanggihan teknologi. Padahal, di balik semua itu, ada satu lapisan penting yang kerap luput, yakni cara publik memaknai sumber energi yang digunakan. Kesalahpahaman di level persepsi inilah yang sering kali membuat kebijakan energi berjalan tertatih, termasuk dalam isu panas bumi.
Panas bumi kerap disebut sebagai energi terbarukan, tetapi dalam diskursus sehari-hari ia sering diperlakukan layaknya kegiatan pertambangan. Dua istilah ini seakan bercampur tanpa sekat yang jelas. Akibatnya, perdebatan publik pun sejak awal sudah berdiri di atas asumsi yang keliru.
Kesalahan persepsi ini biasanya muncul dari apa yang tampak di permukaan. Saat proyek panas bumi dimulai, rig pengeboran menjadi pemandangan pertama yang terlihat. Bagi sebagian besar orang, visual tersebut langsung mengingatkan pada tambang dan eksploitasi sumber daya alam.
Asosiasi semacam itu dapat dipahami sebagai reaksi spontan. Namun, jika pemahaman berhenti pada apa yang kasatmata, maka gambaran besar tentang panas bumi menjadi terdistorsi. Dari sinilah lahir resistensi, kekhawatiran, bahkan penolakan yang sering kali tidak berbasis pada mekanisme kerja yang sebenarnya.
Panas Bumi dan Cara Kerja yang Kerap Disalahpahami
Pertambangan pada dasarnya berangkat dari logika mengambil dan menghabiskan. Mineral digali dari dalam bumi, diangkut ke permukaan, lalu dijual sebagai komoditas yang suatu hari akan habis. Prinsip ini sangat berbeda dengan panas bumi yang tidak berfokus pada pengambilan material.
Dalam sistem panas bumi, yang dimanfaatkan adalah panas yang tersimpan di dalam bumi. Fluida panas dialirkan ke permukaan untuk memutar turbin pembangkit listrik. Setelah energi termalnya dimanfaatkan, fluida tersebut dikembalikan lagi ke dalam sistem melalui proses injeksi.
Tidak ada mineral yang diangkut keluar untuk diperdagangkan. Tidak ada sumber daya yang dikeruk hingga kosong. Justru keberlanjutan pembangkit panas bumi sangat bergantung pada keseimbangan sistem alam yang menopangnya.
Karena itu, di banyak negara, panas bumi secara tegas ditempatkan sebagai bagian dari energi terbarukan. Posisinya sejajar dengan tenaga surya, angin, dan air. Indonesia pun mengadopsi kerangka pemikiran yang sama dalam kebijakan energinya.
Masalahnya, kebijakan sering kali melaju lebih cepat dibanding pemahaman publik. Ketika jarak ini melebar, ruang diskusi diisi oleh kecurigaan dan prasangka. Padahal, tanpa dukungan persepsi yang tepat, implementasi kebijakan berpotensi menghadapi hambatan sosial yang serius.
Lingkungan sebagai Syarat, Bukan Korban
Satu hal penting yang jarang disadari adalah ketergantungan panas bumi pada lingkungan yang sehat. Mayoritas cadangan panas bumi berada di wilayah pegunungan, kawasan hulu sungai, dan daerah berhutan. Lokasi ini bukan sekadar titik teknis, melainkan bagian dari sistem ekologis yang saling terhubung.
Air yang cukup, tanah yang stabil, serta tutupan vegetasi yang terjaga menjadi prasyarat utama keberlanjutan panas bumi. Tanpa itu semua, sistem panas bumi tidak dapat bekerja optimal. Artinya, proyek panas bumi memiliki kepentingan langsung terhadap konservasi lingkungan.
Kerusakan hutan, degradasi lahan, atau terganggunya tata air justru akan merugikan pembangkit panas bumi itu sendiri. Dalam konteks ini, panas bumi tidak sejalan dengan eksploitasi serampangan. Ia menuntut kehati-hatian dan pengelolaan lingkungan yang ketat.
Di sinilah terlihat bahwa panas bumi dan perlindungan lingkungan bukan dua kepentingan yang saling meniadakan. Keduanya justru saling mengunci dan saling membutuhkan. Tanpa lingkungan yang terjaga, panas bumi kehilangan fondasi keberlanjutannya.
Namun, perdebatan publik sering terjebak pada pertanyaan yang keliru. Isu panas bumi di kawasan hutan kerap dipersepsikan sebagai pilihan antara energi atau lingkungan. Padahal, pertanyaan yang lebih relevan adalah bagaimana tata kelola dirancang agar keduanya saling menguatkan.
Peran Strategis Panas Bumi dalam Transisi Energi
Pengalaman menunjukkan bahwa pembangkit panas bumi memiliki jejak lahan yang relatif terbatas. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan juga sangat rendah dibandingkan pembangkit berbasis fosil. Karakter ini menjadikannya aset penting dalam upaya menekan emisi nasional.
Keunggulan lain panas bumi adalah kemampuannya memasok listrik secara stabil. Berbeda dengan tenaga surya dan angin yang bergantung pada kondisi cuaca, panas bumi mampu beroperasi secara baseload. Stabilitas ini sangat bernilai dalam sistem kelistrikan nasional.
Di tengah upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, karakter panas bumi menjadi semakin strategis. Namun, keunggulan ini sering luput dari perdebatan publik yang lebih banyak terfokus pada isu visual dan kekhawatiran lingkungan semata.
Tentu saja, kehati-hatian tetap menjadi prinsip utama. Tidak ada proyek energi yang boleh berjalan tanpa standar lingkungan yang ketat, transparansi, serta pelibatan masyarakat sekitar. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis energi, tanpa kecuali.
Namun, kehati-hatian berbeda dengan prasangka. Menyamakan panas bumi sejak awal dengan aktivitas ekstraktif yang merusak justru menutup ruang dialog yang rasional. Diskusi pun bergeser dari substansi ke asumsi.
Indonesia berada di wilayah cincin api dengan potensi panas bumi yang sangat besar. Potensi ini bukan sekadar angka cadangan energi, melainkan pilihan strategis di tengah ketidakpastian energi global. Mengabaikannya karena salah kaprah pemahaman berarti menambah beban bagi generasi mendatang.
Meluruskan Cara Pandang untuk Kebijakan yang Lebih Matang
Pada akhirnya, transisi energi bukan hanya soal mengganti sumber listrik. Proses ini juga menyangkut kedewasaan dalam membaca alam dan menempatkan sumber daya secara proporsional dalam kebijakan publik. Tanpa fondasi pemahaman yang tepat, arah kebijakan akan selalu terasa gamang.
Panas bumi, jika dipahami dan dikelola dengan benar, bukanlah ancaman bagi lingkungan. Sebaliknya, ia dapat menjadi bagian dari solusi dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan perlindungan alam. Kuncinya terletak pada tata kelola yang bertanggung jawab.
Meluruskan cara pandang terhadap panas bumi merupakan pekerjaan awal yang sering diabaikan. Padahal, langkah ini sangat menentukan keberhasilan transisi energi ke depan. Tanpa pemahaman publik yang jernih, setiap kebijakan akan selalu berhadapan dengan resistensi.
Transisi energi membutuhkan dukungan sosial yang kuat. Dukungan itu hanya bisa tumbuh jika informasi disampaikan secara utuh dan proporsional. Panas bumi, dalam kerangka ini, layak dibaca ulang bukan sebagai tambang, melainkan sebagai energi terbarukan yang menuntut keharmonisan dengan alam.
Dengan pijakan pemahaman yang tepat, ruang dialog akan terbuka lebih luas. Dari sanalah kebijakan energi dapat berjalan lebih mantap dan berkelanjutan.