JAKARTA - Upaya mempercepat ketahanan pangan nasional kembali ditegaskan pemerintah melalui penguatan integrasi riset lintas lembaga.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat koordinasi strategis bersama Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta pimpinan berbagai lembaga riset nasional. Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa riset tidak lagi diposisikan sebagai agenda pendukung, melainkan tulang punggung kemandirian pangan Indonesia.
Rapat koordinasi tersebut digelar pada Rabu, 7 Januari 2026, sebagai tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam forum retreat di Hambalang. Dalam forum tersebut, Presiden menekankan bahwa riset harus terintegrasi, cepat, dan berorientasi hasil nyata, agar mampu menjawab tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks.
Arahan Presiden Dorong Perubahan Pendekatan Riset
Dalam rapat koordinasi itu, Luhut menegaskan bahwa pesan Presiden Prabowo sangat jelas dan tidak menyisakan ruang untuk penafsiran ganda. Agenda riset yang berjalan lambat dan terfragmentasi tidak lagi dapat ditoleransi, mengingat tantangan pangan nasional membutuhkan respons cepat dan terukur. Karena itu, pendekatan sektoral dinilai tidak lagi relevan untuk menjawab kebutuhan strategis bangsa.
“Presiden sudah menyampaikan dengan sangat jelas, tidak boleh ada lagi agenda riset yang berjalan lambat. Karena itu, pendekatan kita tidak bisa lagi sektoral. Kita harus satukan kekuatan seluruh lembaga riset, dari BRIN, IPB, UGM, IT Del, hingga TSTH2. Kalau semua bersinergi, saya yakin kita bisa membuat lompatan besar untuk ketahanan pangan nasional,” ungkap Luhut, dikutip dalam siaran pers, Kamis, 8 Januari 2026.
Pernyataan tersebut mencerminkan perubahan paradigma dalam pengelolaan riset nasional, dari yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri menjadi kolaboratif dan terintegrasi dengan tujuan yang sama.
Percepatan Riset Bibit Bawang Putih Unggul
Salah satu fokus utama yang dibahas dalam rapat koordinasi adalah percepatan riset pengembangan bibit bawang putih unggul. Komoditas ini dinilai strategis karena selama bertahun-tahun Indonesia masih bergantung pada impor benih, sehingga rentan terhadap fluktuasi pasokan dan harga global. Pemerintah menilai riset bibit unggul menjadi kunci untuk memulihkan swasembada bawang putih nasional.
Target yang dicanangkan bukan sekadar peningkatan produksi, melainkan mengembalikan capaian swasembada seperti yang pernah diraih Indonesia pada 1995. Dengan dukungan riset terintegrasi, pengembangan varietas unggul bawang putih diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus memperkuat kemandirian benih di dalam negeri.
Langkah ini juga sejalan dengan visi besar ketahanan pangan nasional yang menempatkan petani sebagai aktor utama, didukung oleh inovasi berbasis riset yang aplikatif dan berkelanjutan.
Pemanfaatan Teknologi Mutakhir untuk Akselerasi Hasil
Untuk mempercepat capaian riset, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi mutakhir yang saat ini tengah disiapkan. Dalam rapat tersebut dibahas penggunaan superkomputer H200 dan B200, serta mesin genomik T7 terintegrasi yang akan ditempatkan di kawasan Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Hortikultura atau TSTH2.
Kawasan TSTH2 diproyeksikan menjadi pusat kolaborasi nasional dalam pengembangan varietas unggul hortikultura dan tanaman herbal. Kehadiran teknologi berkapasitas tinggi ini diharapkan mampu mempercepat proses pemuliaan tanaman, analisis genom, hingga pengujian varietas secara lebih presisi dan efisien.
Dengan pendekatan ini, riset tidak lagi memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan inovasi, tetapi dapat dipercepat tanpa mengurangi kualitas dan akurasi hasil.
Penguatan Genebank dan Industri Perbenihan Nasional
Selain fokus pada riset komoditas spesifik, Presiden Prabowo juga memberikan arahan khusus terkait pembangunan Genebank nasional. Genebank dipandang sebagai fondasi penting untuk menjaga keanekaragaman hayati sekaligus sumber genetik unggul bagi pengembangan varietas masa depan.
Penguatan industri perbenihan atau seeding industry di dalam negeri juga menjadi bagian penting dari agenda ini. Dengan industri perbenihan yang kuat, hasil riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat ditransformasikan menjadi produk yang siap digunakan petani secara luas.
Langkah ini dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap benih impor dan memastikan keberlanjutan sistem pangan nasional dalam jangka panjang.
Dukungan Regulasi dan Implementasi di Lapangan
Kehadiran Kepala BPOM dalam rapat koordinasi tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan produk herbal lokal berbasis riset. Dukungan ini tidak hanya dalam bentuk pengawasan, tetapi juga penyesuaian regulasi agar lebih adaptif terhadap inovasi yang dihasilkan lembaga riset nasional.
DEN juga mendorong BRIN untuk segera menyusun peta kesesuaian lahan terpadu. Peta ini penting agar seluruh hasil riset dapat langsung diimplementasikan secara efektif di lapangan, sesuai dengan kondisi agroklimat dan karakteristik wilayah masing-masing.
“Semua langkah ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Harapan saya, saat Presiden berkunjung ke TSTH2 pada Oktober nanti, kita tidak lagi bicara rencana, tapi sudah bisa menunjukkan ekosistem riset yang berjalan dan mulai membuahkan hasil nyata,” pungkas Luhut.
Dengan integrasi riset, pemanfaatan teknologi mutakhir, serta dukungan regulasi yang adaptif, pemerintah optimistis agenda ketahanan pangan nasional dapat bergerak lebih cepat dan menghasilkan dampak nyata bagi bangsa.
