JAKARTA - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di sejumlah daerah menjadi sorotan publik setelah muncul laporan penghentian operasional beberapa dapur layanan.
Di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sempat tidak beroperasi. Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan anggaran, melainkan kendala teknis administratif yang terjadi di tingkat pelaksana.
Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. BGN menilai penting memberikan pemahaman utuh agar tidak muncul anggapan keliru terkait keberlanjutan program MBG yang dirancang berjalan secara nasional dan berkesinambungan sepanjang 2026.
Penjelasan BGN Terkait Penghentian Operasional
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan bahwa berhentinya operasional tujuh SPPG di Sampang berkaitan dengan pergantian Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bersifat teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan anggaran program.
“Jangankan di Madura, yang lain juga ya (sempat berhenti operasional), jadi kalau itu lebih ke masalah teknis. Jadi itu enggak ada (akibat kurang modal), uangnya ada kok, buktinya sekarang bisa jalan lebih besar lagi, jadi waktu itu ada pergantian petugas, namanya PPK, ini masalah teknis,” katanya saat meninjau Program Makan Bergizi Gratis tahun 2026 di SMK Negeri 1 Jakarta, Kamis.
Menurut Nanik, kasus serupa juga sempat terjadi di wilayah lain dan telah dapat diatasi setelah permasalahan administratif diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan operasional bersifat sementara dan bukan indikasi lemahnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Faktor Keterlambatan Administrasi Keuangan
Lebih lanjut, Nanik menjelaskan bahwa persoalan tersebut juga dipengaruhi oleh keterlambatan pengajuan proposal keuangan oleh SPPG. Dalam mekanisme program MBG, setiap SPPG wajib mengajukan proposal untuk pencairan dana operasional sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Jadi masalah teknis di keuangan, sehingga ada keterlambatan pengiriman. Keterlambatan itu mengapa bisa terjadi? Karena anak-anak SPPG ini kalau mau minta uang itu harus mengirim proposal,” paparnya. Ia menambahkan bahwa keterlambatan satu hari dalam pengajuan dapat berdampak panjang karena sistem pengiriman dana dilakukan secara periodik.
Menurut Nanik, pencairan dana dilakukan setiap 10 hari sekali. Jika proposal terlambat masuk, maka SPPG harus menunggu periode berikutnya, yang berakibat pada terhentinya sementara kegiatan distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah sasaran.
Klarifikasi Terkait Isu Kekurangan Modal
BGN secara tegas membantah anggapan bahwa tujuh SPPG di Sampang berhenti beroperasi akibat kekurangan modal atau belum cairnya anggaran dari pusat. Nanik menyatakan dana program tersedia dan telah dialokasikan sesuai perencanaan.
Ia menekankan bahwa keberlangsungan program MBG secara nasional tetap terjaga. Bahkan, pada 2026, skala program justru semakin besar dengan jumlah penerima manfaat yang terus meningkat. Oleh karena itu, penghentian sementara di Sampang tidak mencerminkan kondisi umum pelaksanaan program MBG.
Data Operasional SPPG di Kabupaten Sampang
Sebelumnya, Sekretaris Satuan Tugas Program MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menyampaikan bahwa tujuh SPPG berhenti beroperasi atau tidak mendistribusikan makanan ke sekolah. Informasi tersebut disampaikan berdasarkan laporan tim Satgas MBG di lapangan.
“Jumlah SPPG yang berhenti beroperasi ini sesuai dengan laporan tim Satgas MBG di lapangan yang kami terima hari ini,” katanya dalam keterangan pers di Sampang, Selasa, 6 Januari. Ia menjelaskan bahwa sejak program dicanangkan, terdapat 81 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sampang.
Hingga 6 Januari 2026, jumlah SPPG yang masih beroperasi tercatat sebanyak 74 unit. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar dapur layanan tetap menjalankan distribusi makanan bergizi sesuai jadwal yang ditetapkan.
Penjelasan Satgas MBG Daerah
Sudarmanto menuturkan bahwa tujuh SPPG tersebut menghentikan sementara operasional karena tidak memiliki modal cukup. Menurut laporan yang diterima Satgas MBG daerah, anggaran dari BGN belum cair sehingga berdampak pada kemampuan operasional dapur.
“Kami dari Satgas MBG Pemkab Sampang telah menyampaikan ke sekolah-sekolah yang menjadi sasaran distribusi MBG tujuh SPPG yang menyatakan berhenti, karena kekurangan dana,” katanya. Informasi inilah yang kemudian memicu munculnya persepsi bahwa anggaran program MBG bermasalah.
Namun demikian, BGN menilai pernyataan tersebut perlu dilihat secara utuh dengan mempertimbangkan mekanisme administrasi yang berlaku. Keterlambatan pencairan bukan berarti anggaran tidak tersedia, melainkan terkait prosedur yang belum terpenuhi tepat waktu.
Upaya Pembenahan dan Kelanjutan Program
BGN memastikan bahwa permasalahan administratif seperti pergantian PPK dan keterlambatan proposal menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang. Koordinasi antara pusat dan daerah akan diperkuat untuk memastikan setiap SPPG memahami alur pengajuan dana secara tepat waktu.
Dengan pembenahan tersebut, BGN optimistis operasional SPPG di Sampang maupun daerah lain dapat kembali berjalan normal. Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi prioritas nasional yang dirancang berkelanjutan, dengan dukungan anggaran dan sistem yang terus disempurnakan demi menjamin layanan gizi bagi masyarakat sasaran.
