JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah berani dalam memperkuat cengkeraman nasional atas kekayaan alam di Tanah Papua.

Melalui kementerian terkait, pemerintah mengonfirmasi rencana percepatan penambahan porsi kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi 63 persen. Langkah ini bukan sekadar upaya menambah aset negara, melainkan bagian dari strategi besar untuk mengamankan posisi Indonesia di tengah dinamika perdagangan global yang kian menantang, terutama terkait kebijakan tarif dari Amerika Serikat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa proses negosiasi penambahan saham sebesar 10 persen ini terus berjalan secara intensif. Jika sebelumnya Indonesia melalui MIND ID telah memegang 51,2 persen saham, maka dengan penambahan ini, kendali pemerintah atas salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia tersebut akan semakin dominan dan memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi rakyat.

Urgensi Penambahan Saham Di Tengah Dinamika Kebijakan Tarif Global

Langkah percepatan divestasi ini muncul sebagai respons proaktif pemerintah terhadap situasi geopolitik dan ekonomi internasional. Salah satu faktor pendorongnya adalah rencana pemberlakuan tarif impor oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Pemerintah Indonesia melihat bahwa kepemilikan saham yang lebih besar akan memberikan posisi tawar yang lebih kuat dalam melakukan negosiasi dagang dengan pihak-pihak internasional, termasuk komoditas hasil olahan Freeport.

"Kita memang ingin mempercepat proses ini agar kepastian investasi dan manfaat bagi negara bisa segera kita maksimalkan," ujar Bahlil dalam keterangannya. Dengan kepemilikan 63 persen, Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penonton, tetapi menjadi pemegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk arah ekspor dan kebijakan hilirisasi yang sedang digalakkan.

Proses Negosiasi Dan Syarat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus

Percepatan divestasi ini berjalan beriringan dengan pembahasan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia melampaui tahun 2041. Pemerintah memberikan sinyal hijau bagi perpanjangan izin tersebut dengan syarat mutlak adanya penambahan saham bagi Indonesia. Skema ini dinilai saling menguntungkan (win-win solution), di mana Freeport mendapatkan kepastian operasional jangka panjang, sementara Indonesia mendapatkan porsi laba dan kendali yang lebih luas.

Bahlil menambahkan bahwa pemerintah terus memastikan agar proses transisi dan penambahan saham ini dilakukan dengan harga yang wajar dan tidak memberatkan keuangan negara. Evaluasi terhadap cadangan mineral di blok-blok pertambangan Freeport menjadi basis data utama dalam menentukan nilai valuasi saham tersebut. Pemerintah menargetkan kesepakatan ini dapat segera difinalisasi guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kontribusi Smelter Dan Dampak Ekonomi Bagi Pembangunan Papua

Salah satu pilar utama yang memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi ini adalah keberhasilan pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter di dalam negeri. Dengan beroperasinya smelter PTFI di Gresik, seluruh hasil tambang dari Papua kini dapat diolah menjadi produk bernilai tambah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan ambisi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global industri hijau dan baterai kendaraan listrik.

Peningkatan saham menjadi 63 persen juga dipastikan akan membawa dampak langsung bagi pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Tengah. Seiring dengan meningkatnya dividen yang masuk ke kas negara, alokasi dana untuk pengembangan masyarakat lokal, infrastruktur daerah, serta pemberdayaan ekonomi warga di sekitar area tambang diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Pemerintah berkomitmen agar kekayaan alam Papua benar-benar dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat setempat.

Menjaga Stabilitas Investasi Dan Kedaulatan Sumber Daya Alam

Langkah strategis ini menjadi pesan kuat bagi dunia internasional bahwa Indonesia sangat terbuka bagi investasi, namun tetap memprioritaskan kedaulatan sumber daya alamnya. Kepastian IUPK hingga masa mendatang dan peningkatan saham nasional merupakan bukti bahwa manajemen sumber daya alam di Indonesia semakin profesional dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang.

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. Percepatan divestasi ini diharapkan menjadi preseden positif bagi pengelolaan blok-blok tambang besar lainnya di Indonesia. Dengan kepemilikan mayoritas yang semakin kuat, Indonesia kini memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk menentukan masa depan industrinya sendiri, sekaligus melindungi ekonomi nasional dari fluktuasi kebijakan perdagangan negara-negara besar di masa depan.